PPh

Form SPT Masa PPh 21_26 (PER – 32 PJ th 2009)SPT Masa PPh pasal 21/26 yang terbaru dan sekarang berlaku adalah SPT Masa Formulir 1721 diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009. Formulir 1721 tsb mulai berlaku untuk masa pajak Juli 2009.

Formulir SPT Masa PPh 21 terdiri dari :

1. 1721 : Formulir Induk terdiri dari dua lembar

2. Formulir tambahan (bila ada Pegawai tetap) yaitu :

a. 1721 T : Daftar pegawai tetap/penerima pensiun berkalaè Disampaikan pertama kali lapor (hanya sekali)

b. Formulir 1721 A1/A2 : Bukti pemotongan PPh 21 Pegawai tetap di akhir tahun (khusus untuk bulan Desember)

c. 1721 I : Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala è hanya disampiakan untuk masa Desember saja

d. 1721 II : Daftar perubahan pegawai tetap è hanya jika ada pegawai tetap yang keluar/masuk

3. Formulir tambahan (bila ada Pegawai tidak tetap ) yaitu :

e. Formulir Daftar Bukti Pemotongan PPh 21/26 (Final) : untuk daftar pesangon

f. Formulir Daftar Bukti Pemotongan PPh 21/26 (tidak Final) : daftar pegawai tidak tetap

4. Formulir tambahan (bila ada Pembayaran pesangon / honor PNS ) yaitu :

g. Formulir Bukti pemotongan PPh 21/26 (final) :khusus untuk pesangon

h. Formulir Bukti pemotongan PPh 21/26 (tidak final) : untuk pegawai tidak tetap/bukan pegawai

Gambar  SPT Masa PPh ps 21/26. Lihat dibawah ini:

Jika ingin download Form 1721 format excel klik di sini –> Form SPT Masa PPh 21_26 (PER – 32 PJ th 2009).

imageimage

image

image

image

Tarif dan Pengenaan PPh pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya diatur tersendiri. Anda bisa membacanya di Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2010 berlaku 1 Januari 2011 (menggantikan PP 45 tahun 1994).

Poin-poin yang tersebut pada PP 80 tahun 2010 antara lain:

1. PPh ps 21 atas penghasilan tetap dan teratur ditanggung oleh pemerintah.

2. Besarnya dihitung dengan cara: Tarif umum ps 17 X (Ph. Bruto – Biaya Jabatan/Biaya Pensiun – Iuran Pensiun – PTKP)

3. Bagi yang tidak punya NPWP dipotong dengan tarif 20% lebih tinggi. Kelebihan tsb dipotong dari penghasilan ketika dibayarkan.

4. Selain penghasilan pada nomor 1 berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut, bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

  • sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
  • sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
  • sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

5. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final di luar penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

6. PPh ps 21 yang ditanggung oleh pemerintah, tambahan pemotongan 20% bagi yang belum ber-NPWP dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.

Mari kita lanjutkan Materi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang pada bagian pertama telah dijelaskan tentang apa itu pengertian PPh ps 21, Siapa yang memotong, Siapa yang tidak memotong, dan Penghasilan yang tidak dipotong PPh ps 21. Selanjutnya ,,,

 

image

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3)

a. pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya.

Dasar Pengenaan PPh pasal 21/26 (Pasal 9)

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :1. pegawai tetap dan penerima pensiun berkala –> (Ph. Neto – PTKP)

Ph. Neto = Ph. Bruto – (Biaya Jabatan+Iuran Pensiun), atau untuk penerima pensiun berkala

Ph. Neto = Ph. Bruto – (Biaya Pensiun)

2. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 –> (Ph. Bruto – PTKP)

3. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan —> (50% X Ph. Bruto – PTKP per bulan) Kumulatif.

b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00;

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; –> Kumulatif.

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Biaya Jabatan: 5% X Ph. Bruto maksimal Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.

Biaya Pensiun: 5% X Ph. Bruto maksimal Rp 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun.

 

Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 Kumulatif

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:

a. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;atau

e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif PPh pasal 26

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Sebentar lagi tiba saatnya kita, khususnya pada karyawan/pegawai, akan menerima Bukti Potong PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan atau instansi pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Untuk itu, saya ingin menulis dan belajar peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 UU PPh. PPh ps 21/26 merupakan pemotongan pajak (withhodling taxes) oleh pihak lain pada tahun berjalan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Apa itu PPh ps 21/26?

image

Siapa yang memotong PPh ps 21/26?

image

Tidak Wajib Melakukan Pemotongan PPh ps 21/26

  1. Kantor Perwakilan Negara Asing
  2. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak
  3. Pemberi kerja orang pribadi yg tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yg semata-mata memperkerjakan Orang Pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh ps 21/26

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Peraturan:

UU PPh

PER-31/PJ/2009 jo PER-57/PJ/2009.

 

     

     

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PTKP diatur dalam pasal 7 UU PPh yang terakhir diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. Berikut saya kutipkan penjelasan pasal 7 UU PPh:

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Menteri Keuangan bisa menaikkan PTKP setelah berkonsultasi dengan DPR. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Anda bisa membacanya dengan klik di sini.

Besarnya PTKP disesuaikan menjadi sebagai berikut:

  1. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Ketentuan PTKP terbaru tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2013.

Sehingga untuk pengisian SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 masih menggunakan PTKP yang sebelumnya, seperti tersebut jumlahnya pada pasal 7 UU No 36 tahun 2008, yang berlaku mulai 1 Januari 2009 sebagai berikut:

  1. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan untuk PTKP sebelum tahun pajak 2009, bisa dilihat di tabel berikut:

Daftar PTKP Tahun 2006

Keterangan Sebelum Penyesuaian Tahun 2005 Tahun 2006

Untuk diri sendiri

Rp 2,880,000

Rp 12,000,000

Rp 13,200,000

Tambahan untuk WP yang kawin

Rp 1,440,000

Rp 1,200,000

Rp 1,200,000

Tambahan istri gabung suami (psl 8 UU PPh)

Rp 2,880,000

Rp 12,000,000

Rp 13,200,000

Tambahan untuk tanggungan keluarga maks 3 sesuai penjelasan di atas

Rp 1,440,000

Rp 1,200,000

Rp 1,200,000